TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL
DOI:
https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.103Keywords:
Otonomi Daerah, Ekonomi Lokal, Inovasi KebijakanAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi otonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri, namun menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur, dan lemahnya tata kelola anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, pakar kebijakan, dan masyarakat, serta data sekunder dari dokumen perencanaan dan statistik pembangunan. Analisis tematik menunjukkan kendala utama seperti rendahnya akuntabilitas anggaran dan kesenjangan infrastruktur, meskipun terdapat peluang strategis melalui inovasi berbasis teknologi digital dan penguatan kerja sama antar daerah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi otonomi daerah membutuhkan perbaikan tata kelola keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan berbasis keberlanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
References
Abidin, M. Z. (2015). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156
Anggraini, M. (2024). Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen, 15(3), Article 3. https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826
Astuty, D. A., Maharani, P. N., Triany, M., Pratama, A. A., Amanda, C. A., Tarigan, H. S., & Azri, N. I. (2024). Upaya Inovatif Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi UMKM Opak di Desa Paya Bengkuang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 6(1), 1366–1373. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4071
Augustinah, F. (2019). Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi, 2(2), 219–235. https://doi.org/10.25139/jai.v2i2.1125
Awaludin, L. (2019). STRATEGI PENGUATAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI&KOMUNIKASI (TIK) DALAM MENGOPTIMALKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE). Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115
Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). Sistem Politik Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Bao, B. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM. DINAMIS, 16(2), Article 2.
Chairunnisa, A., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN BREBES. Journal of Public Policy and Management Review, 13(4), Article 4. https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47210
Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2024). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(6), Article 6. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.303
Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 1–9. https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024
Hatu, R. A., Ibrahim, R., Bumulo, S., & Adahati, F. S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Dynamics of Rural Society Journal, 2(1, January), Article 1, January. https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1.47
Hayati, K. (2021). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI SINERGISITAS DENGAN BUMDES DAN DESA PINTAR (SMART VILLAGE). Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM), 170–182. https://doi.org/10.23960/jbm.v17i3.417
Irawan, A. (2018). SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE. Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.967
Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAERAH. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 13(1), Article 1. https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366
Jamaluddin, J., & Syahrin, M. N. A. (2024). Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3349
Lamere, M. (2024). Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua. ournal of Governance and Local Politics (JGLP), 6(2), 240–247.
Hakim, L. N., Wailmi, K., & Sanusi, U. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Visioner terhadap Kreativitas Karyawan sebagai peluang penelitian dimasa datang: Analisis Variabel Mediasi dan Moderasi melalui Tinjauan Literatur Sistematis. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM), 13(2), 93-99.
Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18
Mubarok, A. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH), Vol. 1(2), 69–77.
Mudhoffar, K., & Magriasti, L. (2024). Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia. Multiverse: Open Multidisciplinary Journal, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1382
Mustaqim, D. A. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20
Nasrum, M. (2018). Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah (Konsep Kebijakan dan Implementasinya). INA-Rxiv Papers. https://doi.org/10.31227/osf.io/usk7w
Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 21–41. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513
Noor, M. (2017). Inovasi Dan Orientasi Baru Otonomi Daerah. Mimbar Administrasi, 14(1), Article 1. https://doi.org/10.56444/mia.v12i17.568
Proborini Hastuti, -. (2018). DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA : Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, 784–799.
Rahman, D. A., Abubakar, M. bin, Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), Article 3. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459
Raihansyah, M. Z., Varadista, V. V., Syahiny, H. C., Kahva, A. N. F., & Radianto, D. O. (2024). BISNIS MARITIM: DEFINISI, KONSEP, MANAJEMEN DAN PEMAHAMAN DALAM RUANG LINGKUP EKONOMI BIRU. Inovasi Ekonomi dan Bisnis, 6(2), Article 2. https://journalpedia.com/1/index.php/ieb/article/view/1398
Rangkuti, Z. (2024). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Literacy Notes, 2(1), Article 1. http://liternote.com/index.php/ln/article/view/196
Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 315–332. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656
Rizqi, K. F., Nuris, S. A., & Hayat, A. (2024). PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL. Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35314
Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1), 4293–4302. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11695
Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), Article 1. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131
Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. Tirtayasa Ekonomika, 16(1), 1–26. https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149
Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108
Sukma, D. (2007). Demokratisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Terhadap Konsep Good Financial Governance di Kabupaten Sukamara). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32068
Susila, W., & Hukom, A. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 1(2), 239–248. https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.908
Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896–2910. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), Article 2. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 KALIANDA HALOK GAGAS

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Licensing Policy: OpenJournalSystems.com sells a wide range of custom created content including themes and plugins for Open Journal Systems (OJS), and open source platforms. These custom themes and plugins are sold under what is known as a Default Split License.











